Loading...
HeadlineHukum

“Abu-abu” di Balik Penembakan

“Abu-abu” di Balik Penembakan

Aryos Nivada

“EMPAT terorisme dibekuk” begitu berita yang dilansir harian ini ( Serambi, 24/02). Kita tersentak sekaligus menarik untuk dianalisasis. Dan menurut saya suatu yang ganjil. Kecuali jatuhnya korban warga sipil, ternyata sampai saat ini belum terungkap apa benar ada teroris di Aceh.  Terlalu banyak hal yang kabur, dan masyarakat harus diberikan informasi agar kasuistik itu tidak ‘abu-abu’ sehingga dikhawatirkan akan  memberi ruang pihak tertentu untuk memanfaatkan situasi dengan menjustifikasi kalau Aceh belum seutuhnya damai. Atau boleh jadi ada “upaya” lain untuk pembusukan. Ini penting diperjelas.

Saya mengamati banyak kejanggalan. Pertama,  terlihat dari sikap Polda Aceh yang terlalu cepat mengeluarkan pernyataan-kalau  empat tersangka yang tertangkap itu adalah teroris dan memiliki jaringan dengan Noordin M. Top. Pihak kepolisian hanya didasarkan asumsi bahwa kedua tersangka Ismed Hakiki (40) dan Zakky Rahmatullah (27) berasal dari Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang-Banten. Wilayah ini beberapa tahun yang lalu sangat terkenal karena menjadi asal dari Imam Samudra cs (pelaku Bom Bali). Ini sangat sensitive. Maka meminimalisir dampak penyebutan wilayah yang berlebihan akan berdampak psikologis bagi penduduk dari Kabupaten Pandeglang yang berkunjung, bertamasya, atau  mencari kerja langsung ter-identikan dengan teroris. Selain itu apakah orang yang berkumpul di sebuah tempat langsung identik dengan teroris? Jangan-jangan kelompok ini adalah kelompok makar, pemberontak, atau bahkan kelompok kriminal.

Kedua,  adanya kontradiksi instruksi dan koordinasi yang tidak jelas dari satuan di lapangan. Bangunan logika berpikir saya ketika adanya beberapa unit tim yang memiliki fungsi berbeda seperti pengintaian (tim Polres Aceh Besar) dan tim penyergapan (gabungan Brimob Polda Aceh dan tim Polres Aceh Besar). Pembagian dan dukungan ini sendiri tidak menjelaskan alasan-alasan di baliknya; apakah diperlukan tim gabungan yang cukup besar untuk menangkap puluhan orang yang belum teridentifikasi dengan jelas atau siapa yang bertanggungjawab sebagai pengendali operasi.  Dua variable ini akan membantu untuk mempertegas jenjang tanggung jawab dan koordinasi antarsatuan lapangan.

Mari kita berandai-andai, dalam pemberitaan di Serambi , disebutkan korban sipil yang tewas yaitu Kamaruddin sempat bertatap muka dan berdialog dengan personil polisi, dimana rombongan Kamaruddin (37) mengatakan,”Mau mencari ikan ke Krueng Linteung”. Nah, di sini salah satu keanehannya.  Bagi saya, ketika korban Kamaruddin tidak dilarang untuk beraktifitas di sebuah wilayah operasi kepolisian. Padahal jelas, Kamaruddin warga sipil yang harus dilindungi dari dampak operasi kepolisian. Seharusnya tanggung jawab personil polisi untuk memberitahukan korban berada dalam wilayah operasi penangkapan teroris, bukan malahan membiarkan rombongan Kamaruddin Cs.  Namun,  kenapa justru dibiarkan?

Ketiga, menarik juga untuk dianalisis, berkenaan dengan proses penangkapan pelaku yang dinyatakan sebagai teroris sangat tidak jelas. Misal, Polisi tidak menjelaskan  pukul berapa Ismed Hakiki Cs ditangkap dan dalam aktifitas yang bagaimana serta relasinya dengan periode waktu tertembaknya Kamaruddin Cs. Apakah Kamaruddin Cs tertembak terlebih dahulu ataukah setelah penangkapan empat orang yang terindikasi sebagai teroris itu?

Memaknai  kasus penembakan tersebut, seperti  ada upaya untuk mencerderai semangat reformasi keamanan yang didengung-dengungkan selama ini melalui UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Indonesia. Seharusnya polisi membangun sistem keamanan berbasiskan sipil yang benar-benar melindungi seluruh masyarakat Aceh dan Indonesia maupun warga asing yang menentap sementara.  Bukan justru  menjadi pelaku– disengaja maupun tidak disengaja–, karena dampaknya dapat menciptakan image menakutkan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Idealnya, polisi mampu mengayomi dalam artian melindungi setiap warga masyarakat dari rasa takut dan tertekan. Jangan sampai image militeristik dilabelkan kembali pada kepolisian. Pertanyaannya, apakah  operasi ini tidak dipersiapkan secara matang dan terencana? Lazimnya, dalam setiap operasi kepolisian,,  harus jelas informasi, target dan sudah diperhitungan dampak di lapangan. Ironisnya ini tidak dilakukan Polda Aceh. Justru tanpa analisis mendalam, langsung memvonis bahwa telah terdeteksinya kelompok terorisme yang berpindah-pindah bahkan telah terendus sejak September 2009.

Asumsikan, jika pihak kepolisian telah mendeteksi jaringan ini setahun yang lalu, mengapa tidak dibangun satu sistem peringatan dini bagi masyarakat di wilayah dugaan itu agar tidak jatuh korban? Boleh jadi pernyataan itu suatu yang sumir  untuk menutupi kelemahan fungsi intelijen di Indonesia? Idelnya fungsi intelijen berperan dalam memberikan informasi pencegahan dengan validasi data yang akurat bagi pihak pengambil kebijakan dalam pengelolaan wilayah. Beberapa pertanyaan  ini perlu diperjelas para penanggungjawab keamanan di Aceh.

Kepolisian Aceh harus menunjukkan profesionalismenya, apalagi berkait dengan kasus yang berbau teroris.. Ekses jatuhnya korban sipil dalam sebuah operasi kepolisian harus dipertanggungjawabkan, termasuk kompensasi bagi keluarga korban. Artinya, hilangnya jiwa manusia tidak cukup dengan “minta maaf”. Moga-moga apa yang dinyatakan Kapolda akan sesuai dengan kenyataan di lapangan agar citra Polisi tidak  tercoreng. Masyarakat ingin melihat pihak keamanan mampu mengungkap tuntas berbagai kasus kekerasan bersenjata yang terjadi di Aceh. Jangan terus jadi “abu-abu”. Perdamaian di Aceh harus langgeng dan tidak diberi ruang ada pihak lain yang menodainya. Rakyat harus bisa terjamin keamanannya.

* Penulis adalah  Kepada Devsi Riset dan Marketing Politik JSI

 

 

0Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Hit Counter provided by technology news