Loading...
HeadlinePolitik & KeamananSosial & Budaya

ISIS Gerakan ‘Lintas Kepentingan’

Oleh Aryos Nivada

Mencermati isu gerakan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), yang kini dilaporkan mulai merambat ke Indonesia termasuk Aceh, memunculkan bermacam persepsi. Gerakan ini menjadi “demam”, istilah Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad di artikel berjudul “Memahami Demam ISIS di Indonesia” (Serambi, 11/8/2014). Bahkan dunia internasional mengklaimnya sebagai gerakan terorisme.

Gerakan ini telah menjadi fenomenal, terbukti searching ISIS di Google pada saat penulis menggarap artikel ini telah mencapai 23 juta lebih. Bahkan, tiap detik naik terus naik, termasuk jika dikualifikasikan dengan ISIS yang mulai menjalar ke Aceh, yang diperoleh lebih dari 1 juta data. Di sinilah menarik menganalisis isu ISIS dalam konteks lintas kepentingan di internasional, nasional, dan Aceh.

Popularitas isu terorisme secara global mulai menurun dratis digantikan oleh isu ISIS ini. Apalagi ketika namanya diubah menjadi khalifah Islam dan di Indonesia dikait-kaitkan secara sadar atau tidak dengan perjuangan DI/TII. Bahwa ISIS kelihatannya digunakan menaikkan kembali popularitas war against terrorism (perang melawan terorisme) yang dilancarkan oleh mantan Presiden AS, George W Bush. Realitas ini terungkap dari pernyataan Edward Snowden, mantan intelijen AS, yang menyebutkan bahwa ISIS merupakan organisasi bentukan intelijen dari tiga negara, AS, Israel dan Inggris. (republika.co.id, 1/8/2014).

Logika pendekatan rational choice mentafsirkan kebutuhan sumber daya alam (SDA), akan memicu mereka untuk melakukan ekspansi di negara-negara penghasil bahan-bahan yang mereka perlukan. Sebagaimana kita ketahui negara-negara yang memiliki sumber migas yang besar seperti Irak, Afghanistan, dan Libya telah menjadi mangsa ekspansi kepentingan negara super power tersebut. Isu terorisme hanya menjadi alasan untuk pelaksanaan politik ekspansi itu.

Sebelum istilah terorisme timbul kita melihat bagaimana Inggris, Amerika, dan Prancis mengancam menyerang Arab Saudi ketika dulu negara-negara anggota OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) menyatakan boikot terhadap negara-negara pendukung Israel. Desain atau skenario penyerangan tersebut tidak berlaku bagi Indonesia, karena ladang minyak dan gas bumi telah dimiliki sahamnya oleh negara super power, seperti Amerika, Prancis, Inggris, dan lain-lain.

Agenda Bersama

Selain itu peluang besar dimanfaatkan gerakan terorisme, salah satunya melalui gerakan ISIS menjadi agenda bersama dalam ASEAN Community maupun kerja sama regional lainnya. Logika lainnya ketika eksistensi keberadan terorisme semakin kuat, maka berbagai negara akan sukarela membantu dana untuk menumpas gerakan terorisme tersebut. Semakin menguatkan, manakala kebutuhan sumber daya alam semakin dibutuhkan di masa mendatang sehingga memerlukan investasi (investation natural resource).

Tindakan perebutan kepentingan sumber daya alam terkait geopolitik imperialisme negara kuat itu, sejalan dengan pemikiran Michael (The New Geopolitics, 2003, vol. 55) yang membenarkan hadirnya modus baru dari kesepakatan negara kuat mengusai negara lain dengan memainkan isu terorisme. Cara-cara baru itu menghalalkan ekspansionisme negara lain yang belum tentu kuat gerakan terorismennya.

Tetapi dalam konteks isu gerakan ISIS di Indonesia dari lintas informasi, penyebarannya tidak begitu masif. Lemahnya penyebaran ideologi ISIS, karena masyarakat Indonesia tidak bisa menerima ideologi yang beraliran ekstremis yang mengikuti ideologi garis keras Al-Qaidah dan mematuhi prinsip-prinsip jihad global. Karakter masyarakat Indonesia memiliki kultur ideologi Islam yang tidak mempraktekan cara-cara ekstremis dalam memperjuangkan penyebaran nilai-nilai ke-Islaman.

Penolakan masyarakat Indonesia terhadap ISIS, menurut Komaruddin Hidayat –mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta– ideologi kelompok milisi ISIS dianggap sebagai pandangan yang sangat tidak realistis sehingga tidak menarik bagi kaum muslim moderat di Indonesia (nationalgeographic.co.id, 2/7/2014).

Bagi pribadi penulis pembentukan negara Islam sangat berhubungan dengan kultur gerakan keislaman dan sejarah kepemerintahan yang terbangun di negara tersebut. Semakin kuat pondasi keduanya semakin mudah mengkonsolidasikan dukungan dan merealisasikan negara Islam.

Bagi Indonesia isu dan gerakan ISIS sangat diuntungkan dari segi setting issue. Di saat dinamika internal Indonesia dihadapi persoalan Pilpres dan kenaikan BBM (bahan bakar minyak), misalnya, munculnya isu dan gerakan ISIS itu mampu menenggelamkan isu internal Indonesia. Lebih jauh lagi keuntungan bagi aktor atau pihak tertentu untuk mengambil dana terorisme dari negara maju yang menjadikan agenda pemberantasan terorisme.

Di sisi lain patut disikapi keuntungan (kepentingan) positif Indonesia dengan gerakan ISIS mampu membangun jiwa nasionalisme keindonesiaan. Efek positif lainnya yaitu memperkuat kembali pemahaman ideologi Pancasila yang sejak era reformasi terasa kian memudar.

Dipengaruhi Aktor Lama

Keberadaan gerakan ISIS di Aceh mudah masuk karena dipengaruhi aktor lama. Jika pendekatan psychology of actor digunakan, maka tergambarkan aktor yang tidak mendapatkan akses ekonomi dan politik memanfaatkan peluang gerakan ISIS. Secara teritorial kewilayahan, posisi Aceh cukup strategis bagi masuknya paham atau gerakan ISIS, karena berdekatan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Tapi hasil penginputan informasi negara jajaran ASEAN tersebut tidak marak dan mengakar penyebaran ISIS. Berarti gerakan ISIS di Aceh muncul dari aktor lokal Aceh sendiri.

Banyak hal keanehan ISIS di Aceh, di antaranya: Pertama, tindak tunduk terhadap struktur hirarki komando yang terkesan lepas dari struktur ISIS Indonesia; Kedua, tidak berani terbuka dalam proses perekrutan anggota baru, berbeda dengan ISIS bentukan provinsi lain, dan; Ketiga, seharusnya substansi perjuangan dan cara perjuangan tidak jauh berbeda dengan ISIS di Irak dan Syria. Memunculkan keanehan ketika pendekatan berbeda diterapkan di Aceh.

Oleh karena itu, hendaknya jangan sampai pandangan publik menilai kehadiran ISIS di Aceh dimanfaatkan, sekaligus justifikasi kuat untuk menerapkan operasi pemberantasan. Dalam hal ini, peran intelijen hendaknya lebih dioptimalkan sebagai bagian dari early warning systems. Jangan sampai isu dan gerakan ISIS dimanfaatkan menjadi alat propaganda oleh pihak tertentu untuk mengambil keuntungan finansial. Partisipasi masyarakat harus proaktif mengawasi di lingkungan masing-masing terhadap penyebaran paham gerakan ISIS di Aceh.

 

Telah dimuat di Opini Harian Serambi Indonesia tanggal 14 Agustus 2014

0Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Hit Counter provided by technology news