Loading...
HeadlinePemilu & DemokrasiPolitik & Keamanan

Pascapilpres 2014, Akankah Terjadi Turbulensi Politik?

Oleh: Aryos Nivada

Berbagai perkembangan yang terjadi sebelum maupun setelah Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014, kerap membuat kita merasa waswas, khawatir, dan bahkan galau atau bingung. Betapa tidak, lihat saja hasil survei dan hasil Quick Count yang sangat variatif bahkan bertolak belakang. Saling klaim dan selebrasi kemenangan oleh kedua pasangan capres/cawapres. Demikian pula perang isu dan saling ejek antarkedua kubu di sosial media, yang jika tidak dikelola dan dikontrol dengan baik dan bijak, bukan tidak mungkin akan menimbulkan turbulensi politik pascapilpres 2014 ini.

Menurut Michael Serres, seorang filsafat dari Prancis (1995, Piliang, 2003:11) turbulensi adalah keadaan antara (transisi), sebuah tapal batas antara keadaan kacau (disorder) dengan keadaan teratur (order). Kita menemukan ketenangan dan keberaturan, tetapi secara tiba-tiba kita berhadapan dengan kekacauan. Pemikiran lain mengatakan turbulensi adalah sebuah fluktuasi antara kehampaan hukum (void) dan ketegasan hukum (plenitude), antara determinisme hukum dan indetterminisme hukum. Di satu pihak kita menemukan hukum yang berlaku tegas terhadap orang-orang tertentu, tetapi di pihak lain menemukan pula ketidakberdayaan hukum terhadap orang berkuasa (Supriyono B Sumbogo, http://forumkeadilan.com: 01/11/2012).

Fase turbulensi terlihat ketika kontroversi penolakan hasil Quick Count, dimana masing-masing kandidat presiden dan wakil presiden mengklaim menang pada Pilpres. Terlihat di publik perbedaan hasil Quick Count versi berbagai lembaga survei, tekanan turbulensi semakin kuat ketika perubahan kontrol kekuasaan terjadi di parlemen. Besar kemungkinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak mendapatkan posisi sebagai Ketua DPR RI, walaupun menjadi pemenang di Pemilihan Legislatif 2014. Hal ini terlihat pada Pasal 84 UU MD3 itu. Pasal 84 ayat (1) berbunyi, pimpinan DPR RI terdiri atas satu orang ketua dan empat orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.

Yang harus diingat adalah bahwa perubahan ketentuan pada kepemimpinan Ketua DPR RI sebenarnya tidak terlalu mengganggu, karena sistem pemerintahan eksekutif mengikuti sistem presidensil. Tindakan mengubah UU MD3 karena mereka (kubu penolak Jokowi) merasa jika Jokowi jadi presiden, maka mereka tidak kebagian kursi menteri jadi mereka harus menekan dari DPR. Tapi anehnya mereka lupa sistem dianut Indonesia yakni presidensil, dimana pengambil kebijakan  tertinggi adalah presiden. Yang paling krusial adalah soal mereka mencoba berlindung di bawah DPR untuk kebal hukum antisipasi jika siapa pun presidennya mereka dalam posisi aman.

Ketakutan Publik

Ketakutan publik terhadap komposisi kekuasaan pemenang legislatif dan pilpres yakni kenyataan di mana PDIP tidak mampu membangun komunikasi politik lintas partai politik. Hasil dari Pileg 2014 PDIP mendapatkan 109 kursi di DPR. Sedangkan pada Pilpres 2014 komposisi koalisi PDIP dengan partai politik pendukung Jokowi Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yakni Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan Partai PKPI hanya memperoleh kursi jika digabungkan sebanyak 207 kursi.

Menariknya adalah koalisi partai politik pendukung Prabowo dan Hatta berjumlah 353 kursi dari partai yang bergabung (Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PPP, PKS, PBB) tidak bersifat permanen jika Jokowi-JK menjadi pemenang. Arahnya terlihat Golkar dan PPP mengirimkan sinyal bergabung kepada kubu Jokowi dalam koalisi. Kita ketahui Golkar dan PPP partai yang tidak bisa mengambil posisi oposisi dalam kekuasaan.

Tidak sebatas itu saja tekanan turbulensinya, arah kemenangan Pilpres berpotensi akan bermuara kepada gugatan Mahkamah Konstitusi (MK) salah satu kandidat yang tidak menerima keputusan 22 Juli 2014 nantinya. Dikarenakan polarisasi semakin kuat ketika hanya ada dua calon yang bersaing. Bahkan berpeluang tindakan kedua pendukung kandidat presiden bertindak rusuh mengarah kepada chaos. Gugatan ke institusi MK mungkin akan dilakukan oleh kedua kandidat presiden dan wakil presiden. Siapa yang gugat akan mengatakan dirinya diintimidasi dan dicurangi oleh pesaingnya. Terpenting bagaimana membuktikan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan di Majelis MK.

Turbulensi tidak pernah menjadi masalah besar karena sudah hal sewajarnya (normal) di banyak negara. Ketika masalahnya banyak tanpa terkontol di sinilah penyebab hadirnya turbulensi. Peluang itu bisa terjadi jika terjadi penggelumbungan suara yang dilakukan salah satu pihak. Apalagi jika terbukti keterlibatan dari penyelenggara pemilu dan pemerintah mendiamkan kecurangan dalam Pilpres 2014, bahkan ikut terlibat memenangkan salah satu kandidat presiden. Jika ini terjadi rugi besar bagi negara ini harus melewati goncangan turbulensi seperti itu.

Pemicu lainnya perang opini yang tidak terkontrol di sosial media mampu menggerakkan massa untuk bertindak anarkis. Jika itu terjadi aparat penegak hukum dan militer (TNI) tentunya akan bertindak untuk mengantisipasinya. Ketika posisi seperti itu, maka kemungkinan besar institusi vertikal mendukung presiden terpilih hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu diperlukan komitmen dari pemerintah dan badan penyelenggara pemilu bertindak pada peran dan fungsinya berdasarkan mandat regulasi yang mengamanahkannya.

Harus Terjaga

Terpenting diwaspadai pascapilpres yakni stabilitas harus terjaga, karena kepada pengelolaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan kita ketahui bahwa stabilitas menjadi tanggung jawab utama dari pemerintah menjaganya. Dapat difahami stabilitas yaitu bentuk tindakan yang dilakukan negara (pemerintah) dalam mengendalikan seluruh sistem kepemerintahan yang berkaitan urusan kebijakan politik, kebijakan pelayanan publik, kebijakan ekonomi, pertahanan dan keamanan.

Untuk mengendalikan agar turbulensi tidak semakin membesar, diperlukan peran dari lintas aktor ataupun pihak, mulai dari pimpinan partai politik, penegak hukum, presiden, elemen masyarakat sipil, dan terpenting lagi peran media massa untuk terlibat pada peran dan fungsinya masing-masing agar turbulensi bisa terkontrol, bahkan tidak terjadi.

Diharapkan mereka mampu mengedepankan dan menyadarkan bahwa yang terpenting bagi Indonesia adalah bagaimana agar rakyat dapat hidup damai, aman, tentram dan sejahtera. Dan, yang juga tak akalah penting adalah jiwa negarawan dari kedua pasangan kandidat, yakni mampu menerima kekalahan dan mendukung yang menang untuk memegang kendali pemerintahan dengan lapang dada. Selamat menyambut presiden baru!

Telah dimuat di Opini Harian Serambi Indonesia tanggal 07 Juli 2014

0Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Hit Counter provided by technology news