| Tidak | File nama | Unduh |
|---|---|---|
| 1 | UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. | Unduh |
| 2 | Undang-undang No.1 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota | Unduh |
| 3 | Perubahan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada pertemuan Paripurna 17 Februari 2015 | Unduh |
| 4 | Lampiran UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Berbentuk Undang-Undang | Unduh |
| 5 | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Berbentuk Undang-Undang | Unduh |
| 6 | UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | Unduh |
| 7 | UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota | Unduh |
| 8 | Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | Unduh |
| 9 | Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | Unduh |
| 10 | Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota | Unduh |
| 11 | Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota | Unduh |
| 12 | Kata Kunci: Terjemahan Tidak Resmi IFES Indonesia dari UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN [English] | Unduh |
| 13 | UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN [Bahasa] | Unduh |
| 14 | UU No.22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum [Bahasa] | Unduh |
| 15 | [PDF] Undang-Undang No.5 Tahun 1995 Tentang Perubahan Atas-Undang-Undang No.15 Tahun 1969 Tentan Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratn Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Telah Ada Kali Kali Dirka | Unduh |
| 16 | [PDF] Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Dae | Unduh |
| 17 | [PDF] Undang-Undang No.4 Tahun 1975 Tentang Perubahan Undang-Undang No.15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat | Unduh |
| 18 | Undang-Undang No.22 Tahun 2003 Tentang Sususnan dan Kedudukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Derah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Unduh |
| 19 | Lampiran UU No.8 / 2012 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi UU | Unduh |
| 20 | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Unduh |
| 21 | Naskah Akademik Perubahan Undang-undang Pemilu No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Unduh |
| 22 | Undang-Undang No. 10 Tahun 2006 Penetapan Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Dasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan D | Unduh |
| 23 | Undang-Undang No.8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undan | Unduh |
| 24 | Undang-Undang No.1 Tahun 1985 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1975 Dan Undang-Undang No.2 Tahun 1980 | Unduh |
| 25 | Undang-Undang No.2 Tahun 1980 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat dari Telah Diubah Dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1975 | Unduh |
| 26 | Undang-Undang No.17 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan | Unduh |
| 27 | Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Unduh |
| 28 | Undang-Undang No.35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Untuk Provinsi Papua Berbentuk Undang-Undang | Unduh |
| 29 | Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat | Unduh |
| 30 | Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat | Unduh |
| 31 | Undang-undang Nomor 2 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-undang Pemilihan Umum (Undang-Undang No. 7 Tahun 1953, Lembaran-Negara No. 29 Tahun 1953) | Unduh |
| 32 | Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Unduh |
| 33 | Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Unduh |
| 34 | Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya | Unduh |
| 35 | Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Telah Banyak Kali Diubah, Ter | Unduh |
| 36 | Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Unduh |
| 37 | Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum | Unduh |
| 38 | Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pertai Politik | Unduh |
| 39 | Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua | Unduh |
| 40 | Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam | Unduh |
| 41 | Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum | Unduh |
| 42 | Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Unduh |
| 43 | Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik | Unduh |
| 44 | Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden | Unduh |
| 45 | Undang-Undang No.2 Tahun 1985 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dibalik Dengan Undang-Undang | Unduh |
| 46 | Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi | Unduh |
| 47 | Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah | Unduh |
| 48 | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi | Unduh |
| 49 | Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum | Unduh |
| 50 | Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh | Unduh |
| 51 | Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah | Unduh |
| 52 | Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik | Unduh |
| 53 | Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia | Unduh |
| 54 | Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden | Unduh |
| 55 | Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Unduh |
| 56 | Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pertai Politik | Unduh |
| 57 | Terjemahan tidak resmi IFES Indonesia dari Undang-undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik v1 2012-04-27 id [English] | Unduh |
| 58 | Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum | Unduh |
| 59 | Kata-kata kasar: Terjemahan tidak resmi IFES Indonesia dari Undang-undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik v1 2012-04-27 [English] | Unduh |
| 60 | Kata Kunci: Terjemahan tidak resmi IFES Indonesia dari Peraturan KPU No.15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua dari Peraturan KPU No.7 Tahun 2012 v1 2012-11-30 en [Bahasa Indonesia] | Unduh |
| 61 | Terjemahan tidak resmi IFES Indonesia dari Peraturan KPU No.15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua dari Peraturan KPU No.7 Tahun 2012 v1 2012-11-30 en [English] | Unduh |
| 62 | UU No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum | Unduh |
| 63 | UU No.9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017. | Unduh |
| 64 | Keputusan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | Unduh |
| 65 | Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat | Unduh |
| 66 | Keputusan Mentri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 303 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Katagori Aktifitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktifitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang penyuluhan Pada Jabatan Kerja Penyuluhan Anti Korupsi. | Unduh |
| 67 | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara | Unduh |
Strategis, Profesional, dan Integritas
